back-button

Jeremy Wallach datang ke Indonesia pada saat yang tepat. Ketika Indonesia mengalami tahun-tahun peralihan antara pemerintah otoriter Orde Baru ke pemerintah yang demokratis, ia terjun langsung ke lanskap musik Indonesia yang sedang ramai-ramainya. Wallach menyambangi konser Metal bawah tanah, nyaris dijotos skinhead rasis, turut bergoyang di tengah konser Dangdut, dan berteriak ‘keparat!!!’ kencang-kencang ketika Puppen naik panggung.

Hasilnya adalah Modern Noise, Fluid Genres: Popular Music in Indonesia, 1997-2001, salah satu mahakarya penelitian musik populer Indonesia. Pertama kali terbit pada tahun 2008, buku ini (akhirnya) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Penerbit Komunitas Bambu, dan diterbitkan pada tahun 2017 dengan judul Musik Indonesia 1997-2001: Kebisingan & Keberagaman Aliran Lagu.

Kini, ia mengajar di Bowling Green University, Ohio, Amerika Serikat. Ketika Wallach mampir ke Jakarta bulan lalu, kami menyempatkan diri untuk menemuinya. Berikut petikan obrolan kami dengannya tentang perlawanan Dangdut, jejaring musik independen, dan apa yang akan terjadi jika Prabowo berkuasa.

 

 

----

Apa yang pertama kali mendorong anda untuk meneliti di Indonesia?

Sebenarnya, banyak etnomusikolog Amerika Serikat meneliti tentang Indonesia. Peneliti seperti Emma Baulch, Andrew Weintraub, Brent Luvaas, dan Rebekah Moore banyak menghasilkan kajian berkualitas tentang musik Indonesia. Gamelan dianggap penting di kelas etnomusikologi Amerika Serikat – malah diwajibkan – jadi masuk akal jika banyak etnomusikolog Amerika Serikat melirik Indonesia.

Ketika saya datang ke Indonesia untuk pertama kalinya, negara ini belum menghadapi peralihan politik yang luar biasa di 1998. Tidak ada kepastian bahwa gerakan mahasiswa akan menggulingkan Soeharto. Bahkan setelah Reformasi, tidak ada jaminan bahwa transisi dari kepemimpinan diktator ke negara demokrasi akan berhasil. Kami semua berkaca pada pengalaman gerakan mahasiswa di Tiananmen Square tahun 1989 – saat itu, kepemimpinan diktator menang. Banyak yang berkonklusi bahwa gerakan mahasiswa mustahil menjatuhkan diktator.

Kami semua ragu, sampai Reformasi berhasil. Kami semua ragu transisi demokrasi akan terjadi, sampai transisi itu betul-betul berhasil. Pada tahun 2000, saat saya ada di Indonesia, ada kericuhan di Maluku, ada perang di Aceh, ada masalah di Papua, dan tak lama kemudian terjadi pengeboman di Bali dan Jakarta. Semua orang berpikir Indonesia akan gagal. Bahkan saya pun ragu ketika mulai menulis buku Musik Indonesia 1997-2001: Kebisingan & Keberagaman Aliran Lagu. Namun, ternyata optimisme buku itu terwujud.

Saya melihat bahwa musik populer berhasil mempersatukan masyarakat di negara ini. Bukan karena semua orang bisa turut serta, namun karena musik populer adalah tempat di mana perbedaan itu diperbolehkan. Musik populer adalah demokrasi yang plural. Saya membicarakan hal ini di buku saya, dan teori tersebut masih berlaku hingga kini.

 

Ketika anda pertama kali datang pada tahun 1990-an, apakah anda melihat bahwa anak muda saat itu semakin memiliki kesadaran politik?

Benar. Di antara para pecinta dan pelaku musik, ada ide perlawanan yang sedang berkembang. Mereka ingin mendapat kebebasan yang lebih –untuk menjadi beda, untuk berpendapat berbeda dan mengekspresikan diri. Ada kehausan untuk budaya yang lebih demokratis. Mereka ingin memiliki lebih banyak kebebasan politik dari yang diperbolehkan oleh sistem otoriter Orde Baru, dan merangkul budaya global yang ada di luar cengkraman pemerintah.

Ada perasaan bahwa sistem yang ada saat itu tidak mengizinkan anda mempertanyakan ideologi Pembangunan-isme yang dituntut oleh Orde Baru, bahwa anda wajib mendukung ide ‘kemajuan’ yang sangat bias Barat. Indonesia seolah dipaksa menjadi ‘modern’ dalam kacamata Orde Baru, dan ada banyak resistensi terhadap pemaksaan ini dari berbagai unsur masyarakat – termasuk penikmat musik Dangdut.

Dangdut mewakili Indonesia yang sesungguhnya. Kehendak masyarakat untuk berkumpul, bergaul, menjadi rame, dan menerima perbedaan. Mungkin mereka tidak menyatakannya secara terbuka, namun hal inilah yang mereka rasakan.

 

Apakah Dangdut mewakili perlawanan ini, meski secara halus?

Dangdut dicintai oleh orang-orang yang tidak diakui oleh Orde Baru. Soeharto memandang ‘rakyat’ sebagai kerumunan yang terbelakang. Rakyat tidak dianggap sebagai orang-orang yang ditindas oleh kebijakan Pembangunan, tapi sebagai penghalang rencana-rencana pemerintah. Orang-orang miskin dianggap sebagai biang keladi, bukan korban ketidakadilan. Ada anggapan bahwa budaya udik orang-orang kampung inilah yang menghalangi Indonesia menjadi negara yang maju. Pemikiran mereka terbalik – rakyat justru korban!

Maka, musik yang dicintai rakyat – otomatis – melawan secara halus kebijakan pemerintah, walaupun musik tersebut seolah-olah tidak memiliki pesan perlawanan apapun. Hal ini yang membuat bingung banyak peneliti politik. Mereka bilang, musik semacam ini tidak politis sama sekali! Isinya cuma tentang sakit hati, tentang cinta-cintaan. Mereka bilang ini musik murahan dan komersil – tapi, bukan itu intinya.

Musik ini dimainkan di kampung-kampung. Musik ini membuat begitu banyak orang bergoyang, berbicara secara terbuka tentang perasaan dan emosinya, dan memberi mereka ruang untuk berkumpul bersama di konser. Musik ini memanusiakan mereka, di tengah-tengah pemerintah dan sistem yang bilang bahwa mereka tidak berharga.

Bahkan, gender turut berperan. Buku saya berusaha membahas fenomena ini, karena Dangdut adalah musik yang mengobjektifikasi perempuan sekaligus memberi mereka posisi kuasa. Hanya perempuan di atas panggung yang bisa mempersatukan para penonton dan menciptakan solidaritas. Hanya dia yang bisa melerai pertengkaran penonton. Tanpa dia, konser Dangdut bakal kacau balau. Tapi, di sisi lain, laki-laki memberi saweran padanya karena mereka menganggapnya obyek seksual. Dangdut memang merangkum semua wacana dan kontradiksi yang ada di masyarakat.

 

 

Bisa dibilang, sekadar mengadakan konser Dangdut saja adalah tindakan yang amat politis.

Benar. Menurut saya, Dangdut justru menjadi politis karena ia tidak berusaha keras untuk terlihat politis. Sosiolog bilang Dangdut bukan musik politis, melainkan hanya musik pelarian. Pemerintah menganggapnya sebagai candu massa, cara untuk mengalihkan perhatian publik. Maka, mereka tidak pernah mengontrol musik populer secara ketat.

Hal ini kemudian berlanjut pada musik Metal. Dangdut sendiri berevolusi dan mengambil banyak unsur dari musik Metal – gitar di Dangdut, misalnya, semakin terdistorsi dan kasar. Bunyi musik Metal, entah kenapa, begitu menarik perhatian bagi publik di Indonesia. Mungkin karena musik Metal begitu rame dan emosional. Kelas pekerja di Indonesia jatuh cinta pada musik Metal, sebagaimana mereka sebelumnya mencintai Dangdut.

 

Namun, musik Metal di Indonesia sendiri pada mulanya dimainkan oleh anak-anak kampus kelas menengah, bukan? Apakah mereka memiliki kesadaran politik yang kuat?

Kesadaran politik mereka lumayan kuat. Sebagai genre, Metal memang mendorong anda untuk lebih melek politik. Metal adalah musik yang mengajak anda berpikir sendiri, mengambil konklusi sendiri dan tidak menerima sesuatu secara mentah-mentah.

Ada beberapa generalisasi tentang musik Metal. Pertama, musik ini menuntut anda berpikir mandiri. Kedua, musik ini sangat politis, karena Metal selalu berbicara tentang kuasa. Tentang penggunaan kekuasaan, godaan kekuasaan, dan sisi gelap kekuasaan. Tanpa sisi buruk kekuasaan, Metal tidak akan ada. Yang ada hanya fantasi kuasa – tapi, jika anda ingin fantasi kekuasaan, anda akan menonton film superhero, bukan mendengar musik Metal. Metal justru berbicara tentang kekuasaan secara realistis.

Ketiga, Metal adalah musik yang banyak berbicara tentang komunitas dan persaudaraan, dan ini cocok dengan budaya Indonesia. Metal tidak menganjurkan individualisme – ia justru menjadi antitesa dari individualisme Barat. Dalam konteks Orde Baru, Metal adalah penawar untuk individualisme yang dianjurkan oleh Orde Baru. Soeharto ingin Indonesia lebih berpusat pada ekonomi seperti di Barat, dan scene musik underground melawan rancang-bangun itu dengan caranya sendiri.

Musik underground di Indonesia selalu bersifat komunal, dan ada jejaring bawah tanah yang kuat. Dalam riset saya, justru scene musik undeground di negara-negara ‘sedang berkembang’ seperti Indonesia lebih sehat, karena pegiatnya lebih mau bekerja secara sukarela dan membantu teman-temannya. Musik underground di luar negeri justru lebih rapuh dan gagal, karena pegiatnya terlalu individualistis. Memang ada banyak orang brengsek di Barat!

 

Seberapa jauhkah pemerintah Orde Baru memahami potensi ‘bahaya’ dari musik-musik underground? Kita tahu bahwa Soeharto secara pribadi memanggil pengorganisir konser Metallica setelah konser tersebut ricuh...

Menurut saya, mereka tidak tahu sama sekali. Saat itu, pemerintah berpikir, Metallica menyanyi dalam bahasa Inggris, dan fans-fans mereka yang orang kampung tidak akan mengerti. Band-band underground saat itu juga menyanyi dalam bahasa Inggris, jadi tidak masalah. Musisi seperti Iwan Fals dan Harry Roesli lebih dipermasalahkan karena mereka bernyanyi dalam bahasa Indonesia.

Ketika saya nongkrong dengan para musisi mahasiswa di kampus mereka pada tahun 1997, mereka bilang mereka bebas melakukan apa saja. Mereka menunggu-nunggu digrebek tentara, tapi tentara tak pernah datang!

Lagu paling tajam yang muncul saat itu adalah The Pain Remains the Same dari Souldeath, band asal Surabaya. Mereka bernyanyi, “Orde Baru dan Kolonialisme Belanda sama saja!”, tapi lirik mereka berbahasa Inggris, dan mereka band Metal yang teriak-teriak. Siapa juga yang paham? Ketika Orde Baru mengusut insiden kericuhan konser Metallica, saya rasa mereka tidak peduli tentang isi musik itu sendiri. Mereka cuma berpikir, ‘Oh, orang-orang kampung ini bikin ribut lagi,’ karena memang begitu otak mereka. Kalau kamu miskin, kamu akan selalu jadi kambing hitam.

 

Menurut Herry Sutresna dari Homicide, pemerintah baru memandang musik underground sebagai ancaman setelah para pelakunya terlibat dalam gerakan aktivisme radikal pasca 1998. Pendapat anda?

Setelah Soeharto jatuh, Indonesia jadi tempat yang lebih aman untuk menyampaikan aspirasi politik. Ada fase di mana musik underground sangat politis dan berapi-api. Sebaliknya, musik arus utama justru semakin ‘main aman’ – padahal, sebelum Reformasi sempat ada lagu-lagu seperti Aspirasi Putih dari Dewa 19 yang cukup kritis.

 

 

Namun, musik underground seperti terbebaskan. Musik politis masih dianggap keren, semangat Reformasi masih ada, tapi sekarang anda tidak akan diciduk hanya karena anda mengkritik pemerintah. Mereka serasa mendapat angin segar. Ada perasaan bangga karena mereka bagian dari generasi yang meruntuhkan Soeharto, dan mereka ingin menikmati kebebasan yang sudah mereka raih bersama. Saat itulah saya ada di Jakarta, pada fase-fase politis antara tahun 1999 dan 2000.

Lama kelamaan, para pegiat musik mulai berpikir, sebaiknya kita melakukan sesuatu yang nyata. Mari bekerjasama dengan para aktivis, ketimbang sekadar mengkritik. Sebelumnya, mereka tidak terlibat secara langsung dalam gerakan sosial. Musik underground justru sibuk mengembangkan jejaring bawah tanah yang tersebar dari kota ke kota. Ada tongkrongan dan lingkar teman-teman yang terbiasa bertukar zine, bertukar kaset, dan sama-sama mencintai musik. Jejaring bawah tanah inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para aktivis.

Ada banyak persinggungan antara jejaring pecinta musik dengan aktivis. Melalui kanal-kanal ini, pemikiran yang dianggap ‘radikal’ dapat disebarluaskan – ideologi yang dicekal Orde Baru seperti Anarkisme, Marxisme dan lain-lain tersebar melalui fanzine Punk, dan didistribusikan melalui jejaring bawah tanah ini. Melalui cara ini, scene musik underground berkontribusi pada proses demokratisasi.

 

Apakah optimisme pasca-Orde Baru ini tahan lama?

Menurut saya, lama kelamaan mereka muak juga. Mungkin anda sudah baca buku Brent Luvaas berjudul DIY Culture, ia menulis tentang para anak muda di Bandung yang memiliki perangai serupa hipster di Barat. Ada sikap tidak peduli yang ironis. Mereka merasa negara ini memang sudah demokratis, tapi sistemnya masih korup dan tidak berkembang.

Mungkin, anak-anak kelas menengah ini lelah. Setelah politis selama beberapa tahun, mereka mulai berpikir, ‘Kita sudah terlalu banyak bikin lagu anti-Soeharto.’ Buat apa? Toh dia sudah lengser. Biarin aja, tinggal kita sekarang mau apa? Lantas, musik independen bergeser. Band yang sangat politis seperti Burgerkill dan Puppen disusul oleh band yang lebih eksperimental dan ‘nyeni’ seperti The Upstairs, White Shoes & The Couples Company, dan Mocca.

 

 

Bagaimana jika Indonesia dipimpin oleh Presiden yang otoriter lagi?

Saya rasa, musik underground berperan besar dalam transisi ke demokrasi. Saya tidak bilang ada penyebab langsung, tapi musik Metal jelas turut terlibat dalam perubahan tersebut – termasuk terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden, tahun 2014 lalu.

Scene musik Metal tidak suka mengakui hal ini, karena mereka tidak ingin dikait-kaitkan dengan pemimpin yang tak sempurna. Saya curiga mereka memilih Jokowi hanya karena mereka tidak mau Prabowo Subianto menang. Jika seseorang seperti Prabowo menang Pemilu, apakah musik underground akan jadi lebih politis? Menurut saya, iya. Apakah Dangdut memiliki makna politis yang sama? Saya tidak tahu. Hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya – sebuah negara demokratis memilih seorang pemimpin yang mengembalikan mereka jadi negara diktator.

Namun, kalaupun orang seperti Prabowo terpilih jadi Presiden, ia akan terjegal seperti Donald Trump di Amerika Serikat. Trump bisa berkoar-koar, tapi kekuasaan Presiden ada batasnya. Institusi demokrasi cukup kuat untuk menahannya. Kongres menghalangi Trump, Mahkamah Konstitusi menghalangi dia. Saya kira, hal yang serupa bisa terjadi juga jika Prabowo berkuasa – kecuali dia melakukan kudeta. Tapi, saya pesimis hal seperti itu akan terjadi. Filipina sedang mengarah ke sana di bawah kepemimpinan Rodrigo Duterte, tapi budaya Indonesia lebih demokratis ketimbang mereka.

 

Terakhir – apakah bacaan terkait musik yang menurut anda patut dijajal pembaca kami?

Saya sangat merekomendasikan buku Jennifer Fraser tentang musik di Sumatera Barat, From Gongs to Pop Songs. Buku David McDonald, My Voice is My Weapon juga patut dibaca. Ia menulis tentang musik dan politik di Palestina. Buku Andrew Weintraub, Dangdut: Musik, Identitas, dan Budaya Indonesia jelas penting, juga buku Emma Baulch tentang punk dan Metal di Bali, Making Scenes: Reggae, Punk and Death Metal in 1990s Bali.

Bagikan artikel ini: fbShare tweetShare emailShare

Ikuti perkembangan Gramedia.com di Facebook, Twitter dan Instagram

Komentar (0)

Rekomendasi Bacaan

Artikel Serupa


Dialog

10 April 2017

Dangdut, Soeharto, dan Kolonialisme Gaya Baru

Raka Ibrahim

Esai

22 Juni 2017

Glokal Metal: Dari Black Metal Menuju Jawa yang Baru

Yuka Dian Narendra*

Esai

12 Juni 2017

Moderasi Islam dalam Musik Metal

Putrawan Yuliandri*



Nama


Isi Komentar