back-button

Kepercayaan lokal sudah ada jauh sebelum republik ini berdiri. Misalnya saja, suku Mentawai menganggap rajah (titi/tato) yang terukir di sekujur tubuh terkait erat dengan kepercayaan leluhur Arat Sabulungan.

Sebagai catatan, suku Mentawai datang ke Nusantara antara 1.500 hingga 500 SM. Mereka adalah suku bangsa Protomelayu yang datang dari Yunan, kemudian berbaur dengan budaya Dongson.

Konon, rajah di Siberut---pulau terbesar dan paling utara dari Kepulauan Mentawai---sudah ada sekitar 1.300 SM. Namun, sayang sekali literatur soal asal-usul suku Mentawai tak banyak ditulis para antropolog, etnografer, atau peneliti sejarah.

Kearifan Lokal

Bagi suku Mentawai, rajah sendiri memiliki filosofi yang dalam---tak hanya sebatas penanda kesukuan. Fungsinya untuk membedakan antara gabungan pulaggajat (suku, klan, komunitas, dan profesi), serta simbol keharmonisan alam dan manusia.

Merajah tidak sekadar menggambar motif-motif yang diadaptasi dari gerak alam, memakai tinta alami dan dimasukkan ke daging di bawah kulit. Namun, rajah terkoneksi dengan kepercayaan leluhur Arat Sabulungan.

Kepercayaan leluhur yang berusia sangat renta itu merupakan sistem nilai sosial dan spiritual yang menata kehidupan suku Mentawai. Selain nilai-nilai dan aturan hidup yang dipegang dan diwariskan leluhur, Arat Sabulungan juga berarti sistem pengetahuan.

Suku Mentawai meyakini adanya dunia roh-roh (jiwa). Setiap benda di sekitar memiliki jiwa, seperti manusia. Benda-benda itu harus diperlakukan setara, layaknya manusia. Oleh karena itu, orang-orang Mentawai tak boleh menebang pohon sembarangan tanpa izin Taikaleleu, sang penguasa hutan.

Selain penguasa hutan, Taikaleleu dipercaya sebagai penguasa daratan dan gunung. Tak heran jika rajah dan tetua adat Mentawai (Sikerei) menjadi benteng pertahanan terakhir dari tradisi leluhur Arat Sabulungan, yang arif pada harmoni alam.

Merajah tubuh berarti menghormati penguasa alam raya, hutan belantara, dan lautan mahaluas. Serupa, di belahan dunia lain, masyarakat adat Polinesia, Filipina, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Mesoamerika, Eropa, Jepang, Kamboja, hingga Tiongkok merajah tubuhnya sebagai penghubung roh-roh yang berjiwa dengan manusia.

Ironisnya, otoritas negara memandang suku-suku di pedalaman sebagai orang primitif, tak bermoral, dan merusak peradaban manusia modern. Di masa lalu, mereka mengalami kepedihan luar biasa, menembus batas kemanusiaan.

Represi Negara

Pemerintah kolonial membuat kebijakan yang timpang, sangat diskriminatif dan rasis. Di wilayah barat, diskriminasi terjadi di pulau Sumatra dan Kalimantan. Sedangkan pengaruh misionaris Portugis memusnahkan rajah di wilayah timur, seperti di Sumba, Rote, dan Flores.

Ketika Indonesia merdeka, usaha memusnahkan warisan leluhur itu masih terjadi. Orde Lama di bawah Soekarno pada 1950-an---atas permintaan para pemegang otoritas agama-agama resmi---mengeluarkan kebijakan “pemusnahan” rajah.

Negara melarang aliran kepercayaan apapun yang dianggap primitif, termasuk penghapusan rajah. Kebijakan Soekarno menganggap  kepercayaan Arat Sabulungan meresahkan kehidupan beragama, bermasyarakat, dan berbangsa.

Orde Lama menghapus Arat Sabulungan secara paksa, dengan mengeluarkan SK No.167/PROMOSI/1954. Lalu, di Mentawai diadakan rapat tiga agama besar pada 1954. Mereka menggelar aksi nyata yang memerintahkan orang-orang Mentawai meninggalkan kepercayaan Arat Sabulungan.

Orang-orang Mentawai dipaksa memilih salah satu agama resmi negara. Puncak penderitaan terjadi pada saat rezim Orde Baru yang otoritarian.

Kebijakan politik Soeharto yang represif pada 1970-an hingga 1980-an, benar-benar membuat orang-orang Mentawai dan suku-suku lain ketakutan. Hidup dengan ancaman teror dan todongan senjata TNI AD.

Orang-orang Mentawai dipaksa meninggalkan tradisi rajah dan kepercayaan, rumah adat dan perangkat upacara adat dibakar, dipenjarakan, kerja paksa, dan disiksa.

Salah seorang suku Mentawai, Teteu Bali, menceritakan bahwa keluarganya ditangkap Polisi Pamongpraja dan dibawa ke Kota Padang, karena dia kukuh meyakini kepercayaan Arat Sabulungan dan merajah tubuh.

Di Muara Sikabaluan, lebih dari 100 orang ditangkap. Sedangkan di Mototonan 20-an orang ditangkap. Selain diburu, rumah tradisional Mentawai (uma) beserta alat-alat upacara dibakar.

Trauma

Trauma masa lalu membayangi generasi tua suku Mentawai hingga sekarang. Di lengan lelaki sepuh, Aman Lusin Kerei Sangaimang, seorang  atau tetua adat Mentawai terdapat rajah berbentuk salib.

Ia terpaksa merajah salib agar dapat memasukkan anak-anaknya ke sekolah misionaris Katolik---dengan menunjukkan tanda salib-nya---sebagai penganut agama resmi negara, bukan lagi kepercayaan leluhur.

Tindakan Sangaimang sebatas untuk mengelabui kepala sekolah. Di masa tuanya, Sangaimang tetap berpegang teguh pada kepercayaan Arat Sabulungan, karena rajah Mentawai mengaitkan manusia dengan Tuhan, hutan, dan laut.

Bertahun lamanya, Sangaimang mengalami represi kultural, religi, dan politik oleh negara. Bahkan, negara tidak pernah memulihkan trauma dan luka batin orang-orang Mentawai yang mengalami diskriminasi rasial itu.

Padahal, suku Mentawai tidak pernah mengganggu stabilitas keamanan dan kerukunan beragama. Suku Mentawai terus menjaga hutan tetap lestari, berladang, berburu babi hutan, dan menangkap ikan di sungai dan laut.

Orang-orang “lugu” itu percaya dan takut karma, roh-roh yang berjiwa akan murka, bila hutan rusak dan laut tidak terpelihara. Sungguh kearifan lokal yang luar biasa.

Justru negara bertindak konyol memaksa orang-orang suku Mentawai turun gunung dan meninggalkan hutan mereka. Lantas mereka menghuni bibir pantai yang landai.

Lalu, ketika gempa bumi berkekuatan 7,7 skala richter berpusat sekitar 20 km di bawah permukaan laut mengguncang Mentawai pada Oktober 2010, disusul gelombang tsunami dahsyat, menimbulkan banyak korban. 449 orang tewas, 96 hilang, 270 luka-luka, dan 14.983 penduduk Mentawai mengungsi.

Negara kemudian “memaksa” kembali orang-orang Mentawai meninggalkan garis pantai dan hidup di ketinggian. Sedangkan tradisi suku Mentawai yang sangat jenius dalam membaca gejala dan tanda-tanda bahaya alam, mulai hilang dari generasi ke generasi.

Indonesia dengan keragaman agama, bahasa, etnis, adat-istiadat, dan budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sepantasnya menjadi rumah yang mengayomi semua warganya. Tidak boleh ada pemihakan pada kepentingan dan golongan tertentu. Apalagi pemaksaan terhadap salah satu agama tertentu.

*Farida Indriastuti adalah jurnalis lepas, fotografer, penyunting, copywriter, dan voluntary service.


Referensi:
Data BNPB Sumatra Barat tentang Bencana Gempa dan Tsunami 2010.
Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepercayaan.
Wawancara dengan Aman Durga Sipatiti, peneliti rajah Metawai.
Wawancara dengan anggota masyarakat adat Mentawai, Dayak, Sumba, dan lain-lain antara 2009 hingga 2015.

Bagikan artikel ini: fbShare tweetShare emailShare

Ikuti perkembangan Gramedia.com di Facebook, Twitter dan Instagram

Komentar (0)

Rekomendasi Bacaan

Artikel Serupa


Esai

13 Juni 2017

Keesaan Tuhan Kejawen

Muhammad Muhibbuddin*

Esai

08 Juni 2017

Jejak Freemasonry di Bandung

Muhammad Ryzki Wiryawan*

Dialog

02 Juni 2017

"Indonesia Belum Hargai Keberagaman"

Fandy Hutari



Nama


Isi Komentar