back-button

SEPERTI begitu banyak kolektor musik lain, David Tarigan adalah pelanggan setia Jalan Surabaya. Bisa dibilang, pojok kecil di bilangan Jakarta Pusat ini adalah nirwana bagi pecinta barang-barang antik. Namun, kadang temuannya saat berburu piringan hitam membuatnya geleng-geleng kepala. “Di Jalan Surabaya ada banyak piringan hitam koleksi RRI (Radio Republik Indonesia),” tuturnya. “Sebagai orang yang sering ke sana, saya sering lihat. Tapi saya enggak tahu kenapa bisa ada di situ.”

Piringan hitam itu, lanjut David, seharusnya disimpan dengan rapi di arsip RRI, bukannya tersembunyi di pojok rak seorang pedagang piringan hitam. Kisah miris juga dirasakan wartawan Fakhri Zakaria, saat ia mengunjungi gedung Lokananta di Solo, Jawa Tengah. Didirikan pada tahun 1956, Lokananta adalah perusahaan rekaman musik pertama di Indonesia. Koleksi mereka yang ekstensif membuat tempat tersebut didapuk sebagai “bank sentral kekayaan musik Indonesia.” Namun, saat Fakhri bersama Ayos Purwoaji mengunjungi tempat tersebut pada tahun 2010 lalu, koleksi musik mereka yang berjumlah puluhan ribu “berserakan seperti cabe dan bawang di pasar.”

Lebih dari enam tahun lalu, sebuah konflik yang tak terduga memberi titik terang bagi Lokananta. Malaysia mengklaim bahwa lagu Negaraku dan Rasa Sayange adalah lagu asli mereka. Seorang pegawai bernama Titik Sugiyanti pun menggali arsip Lokananta, dan menemukan rekaman asli kedua lagu tersebut. Klaim Malaysia patah.

Sejak saat itu, Titik bersama rekan-rekannya berinisiatif membersihkan dan menata kembali koleksi Lokananta yang telah lama terbengkalai. Ketika Fakhri dan Ayos menyambangi Lokananta di 2010, 80 persen koleksi mereka telah ditransfer ke bentuk digital. “Saat saya kembali datang enam tahun kemudian, prosesnya sudah selesai.” Ungkap Fakhri. “Ada sekitar 5500 pita reel master yang sudah dialihkan ke format digital.”

Melalui inisiatif Lokananta Project, yang berlangsung sejak 2014, arsip tersebut dapat dinikmati masyarakat luas. Inisiatif yang digawangi Fakhri bersama Syaura Qotrunadha dan beberapa kawan lain ini menyediakan rekaman musik Lokananta dalam situs mereka.

Namun, kebangkitan kembali Lokananta adalah kasus langka. Selebihnya, pengarsipan musik Indonesia masih bergantung pada segelintir pengarsip yang menggilai musik, dan merawat musik Indonesia dalam waktu luang.

 

----

Pada tahun 2013, keresahan David Tarigan terhadap buruknya pengarsipan musik Indonesia mendorongnya untuk memulai Irama Nusantara. Inisiatif tersebut ia dirikan bersama beberapa kawannya, yang juga kolektor musik kelas kakap. “Kolektor pasti saling berhubungan, dan juga dengan pedagang.” Tutur David.

Melalui jejaring pertemanan, Irama Nusantara mulai meyakinkan kolektor lain untuk merelakan album kecintaan mereka diarsipkan dan dipublikasikan. “Mereka bawa barang koleksi seperti anak.” Kisah David, sembari tergelak. “Mau gak mau, gue harus pasang badan sebagai kolektor dan teman.” Berikutnya, mereka menyambangi pedagang langganan yang menjual banyak musik lama. “Bahkan musik picisan yang tidak pernah dibeli orang ada di sana.” Lanjut David. “Beberapa dari mereka yang kenal sama kita rela meminjamkan piringan hitam jualan mereka untuk diarsipkan.”

Sebuah inisiatif serupa juga dilakukan Henk alias Madrotter, yang pindah ke Bandung, Jawa Barat dari Belanda pada tahun 1996. “Saya mulai mengoleksi piringan hitam musik Indonesia lama, dan tidak ada yang membelinya. Mereka dianggap sampah.” Piringan hitam tersebut ia beli dengan harga miring. Cakram album karya grup legendaris Dara Puspita, misalnya, kala itu hanya dipatok harga 25 ribu rupiah. Seperti Lokananta Project, Irama Nusantara dan Henk berpaling pada dunia maya untuk menyebarluaskan arsipnya. Kini, ribuan musik Indonesia lama yang ia koleksi dapat diunduh secara gratis di blog-nya, Madrotter.

 

----

Pada tahun 1998, rezim Orde Baru digulingkan dan Departemen Penerangan – tempat bernaung Lokananta – dibubarkan. Selama empat tahun berikutnya, Lokananta mati suri. Baru pada 2004, mereka menemui titik terang. Lokananta berpindah tangan ke Perum Percetakan Negara RI, dan berubah nama jadi Perum PNRI Cabang Surakarta hingga sekarang.

Bagi Fakhri dan kawan-kawannya di Lokananta Project, sejarah berliku Lokananta berimbas pada tercecernya arsip mereka. “Saat masih berada di Departemen Penerangan, sebetulnya Lokananta dibekali sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di berbagai bidang.” Tutur Fakhri. “Namun, pengarsipan belum menjadi perhatian serius. Bahkan album-album yang masuk kategori best seller dijual seluruhnya tanpa ada yang disisakan untuk jadi arsip.” Ketika Departemen Penerangan dibubarkan, beberapa pegawai ditarik ke institusi asal seperti RRI. Pegawai yang tersisa terpaksa belajar pengarsipan secara otodidak.

Persoalan SDM juga ditemui Irama Nusantara. Beberapa bulan terakhir, kolektif ini menyambangi beberapa cabang RRI di pulau Jawa untuk mengarsipkan koleksi piringan hitam mereka. Proyek ini didukung sepenuhnya oleh Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Namun, temuan mereka di berbagai cabang RRI membuat miris. “Ada yang sama sekali sudah enggak ada piringan hitamnya – entah dijual, entah hancur.” Ungkap David dengan nada heran. “Di Solo, tinggal satu jengkal koleksinya! Di Jakarta juga sudah dijual semua.”

Kondisi lebih baik ia temukan di RRI Surabaya dan Bandung, tempat Irama Nusantara akhirnya memulai program mereka. “Memang ada masa di mana orang-orangnya lebih care, ada yang memang ignorant banget.” Lanjut David. “Dan format ini memang sudah enggak dipakai lagi. Walhasil, mereka enggak sadar kalau itu sebetulnya aset.”

“Menurut saya pribadi, besar kemunginan pengarsipan tidak sekadar dianggap tidak penting.” Tutur Syaura Qotrunadha, salah satu pendiri Lokananta Project. “Tapi, memang para pegawai terlalu sibuk mengurusi birokrasi perusahaan dengan pusat.” Seiring berjalannya waktu, tempat-tempat yang seharusnya menjadi ujung tombak pengarsipan musik Indonesia justru lalai atau tak mampu mengemban tugas mulia tersebut.

“Padahal jika berbicara pengarsipan, ada beberapa syarat dan kaidah teknis yang harus dipenuhi sesuai Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.” Lanjut Fakhri. “Dan sejauh yang saya tahu, belum ada kerjasama teknis antara Lokananta dengan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai pelaksana tugas negara di bidang kearsipan.”

 

----

Isu lain yang jadi batu sandungan adalah hak cipta. Sementara industri musik di negara lain telah matang dengan sistem hak cipta dan royalti yang jelas, Indonesia mengambil jalan berbeda.

Sebelum tahun 1970-an, Indonesia hanya mengenal piringan hitam sebagai medium menikmati musik. Harga piringan hitam yang mahal membuatnya hanya dinikmati segelintir orang. “Setiap musisi atau artis yang diajak rekaman, mereka merasa terhormat saja.” Lanjut David. “Mereka sudah tahu ini enggak akan laku, enggak ada duit dari ini. Mereka cari duit dari bayaran pentas, karena itu sesuatu yang enggak pernah mati.”

Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda mengambil langkah berani. Indonesia keluar dari Konvensi Berne, sebuah persetujuan internasional yang mengatur Hak Cipta. Imbasnya, masyarakat Indonesia dapat menikmati produk budaya Barat tanpa harus membayar royalti. “(Sejak saat itu), enggak ada pakem.” Tutur David. “Segala sesuatu jadi bersifat 'kekeluargaan.’”

Contoh kasus ditemukan David di Remaco, label rekaman yang pernah menaungi Koes Plus. “Mereka pakai kwitansi, bukan kontrak.” Lanjut David. “Kalau artis itu butuh duit, mereka minta. 'Anak gue sakit, nih!' Dikasih duit sama labelnya.”

Sistem informal itu berjalan dengan segala risikonya, sampai kaset mulai populer di awal tahun 1970-an. Harga kaset yang murah meriah mengubah habis-habisan lanskap industri musik Indonesia. “Begitu ada kaset, kita baru mulai merasakan penjualan 1 juta kopi untuk satu kaset.” Ucap David. “Sementara, perubahan itu enggak didukung dengan regulasi yang baik terkait hak cipta dan lain-lain. Akhirnya, pasar jadi terbuka lebar. Lo enggak tahu berapa yang terjual, karena enggak ada regulasinya.” Dengan cepat, Indonesia menjadi surga untuk kaset bajakan dan pelanggaran hak cipta.

Titik balik datang di tahun 1985. Bob Geldof, pemrakarsa konser amal Live Aid, mencak-mencak saat melihat rekaman konser tersebut dijual secara illegal dalam bentuk kaset di Indonesia. “Bob Geldof ngamuk bukan karena ada bootleg,” tutur David. “Tapi, karena semua kaset bootleg itu dikasih stiker PPN (pajak – red). Artinya, negara mengambil keuntungan dari pembajakan. Itu gila!”

Indonesia merevisi peraturan tentang hak cipta tak lama kemudian, dan bergabung lagi dengan Konvensi Berne pada tahun 1997. Namun, industri musik Indonesia keburu dijalankan selama sekian dekade dengan sistem kekeluargaan, yang berimbas pada tidak jelasnya ahli waris atau pemegang lisensi dan hak cipta.

Institusi seperti Lokananta, yang terbiasa dengan sistem ‘kekeluargaan’ dan digawangi pegawai yang tak merata kualitasnya, kelabakan beradaptasi. “Banyak kontrak Lokananta dengan artis tidak mencantumkan nama ahli waris.” Ujar Syaura. Kalaupun ada data ihwal ahli waris dan pemegang hak cipta, pergantian struktur organisasi yang mengguncang Lokananta, dan tak adanya perhatian khusus pada pengarsipan, membuat data tersebut tercecer. “Untuk data penjualan album, bahkan Lokananta tidak punya dokumennya.” Ungkap Fakhri.

Imbasnya, persoalan hak cipta jadi duri dalam daging. Di situs Lokananta Project, misalnya, lagu-lagu yang mereka publikasikan tidak bisa didengarkan secara penuh. Dalam sebuah wawancara dengan Vice Indonesia, Syaura mengungkap bahwa keputusan ini diambil untuk “menghindari sengketa dan hal yang tidak diinginkan”, karena “album-album yang kami unggah tersebut bukan seri dagang dan status dari pemegang hak ciptanya masih belum jelas.”

Ketidakjelasan status hak cipta dan ahli waris ini juga berimbas pada tren lain yang mengkhawatirkan. “Banyak label kecil dari Barat yang buat bootleg dan reissue lagu Indonesia lama tanpa izin.” Keluh David Tarigan.

Perhatian berlebih dari negeri seberang ini tak hanya terwujud dalam bentuk album reissue tanpa izin. Banyak pihak dari luar negeri – mulai dari kolektor, pedagang, hingga peneliti – memboyong arsip musik Indonesia ke luar negeri. “Indonesia kehilangan warisan budayanya karena ini,” ungkap Henk Madrotter. “Saya mencoba bicara soal masalah ini ke seorang pedagang musik di Blok M, Jakarta. Orang ini terang-terangan bilang, ‘Peduli setan dengan budaya Indonesia. Saya cuma tahu soal uang.’ Memang orang butuh uang, tapi itu jawaban yang tragis!”

“Dulu, ada kolektor asal Perancis yang tinggal di sini.” kisah Henk. “Saat dia meninggalkan Indonesia, dia membawa 10-15 ribu kaset Sunda lama yang langka. Ada kolektor asal Jerman yang memboyong lebih dari 10 ribu kaset Sunda langka dari Indonesia, dan saya tahu banyak kasus seperti ini. Hampir tidak ada yang tersisa bagi orang Indonesia sendiri.” Ketika para kolektor ini angkat kaki dari Indonesia, arsip musik yang mereka bawa mustahil didapatkan lagi. “Album-album ini jadi barang milik kolektor pribadi yang tak pernah memainkannya lagi.” Ungkap Henk, geram.

Persoalan inilah yang mendorong Henk membagikan koleksinya secara gratis melalui blog-nya, meski ia mengakui risiko berhadapan dengan hak cipta. Meskipun begitu, ia justru mendapat respon positif dari musisi Indonesia dan ahli waris musisi yang ia bagikan karyanya. Semangat kekeluargaan dan berbagi, sejauh ini, masih melampaui persoalan hak cipta.

Meskipun begitu, Henk mengakui bahwa sistem kekeluargaan yang dulu dianut industri musik Indonesia juga menyisakan korban. “Kebanyakan musisi dari tahun 50-an sampai 80-an dikontrak seperti budak,” kritiknya. “Mereka mendapat upah untuk setiap album yang direkam, atau label membelikan mobil sebagai bentuk cicilan pembayaran. Hanya segelintir musisi yang betul-betul disejahterakan.”

Hingga kini, Indonesia masih kewalahan mencari formula paling tepat untuk menerapkan hak cipta. Pengelola industri kreatif, ungkap David, kadang masih menghasilkan kebijakan yang patut dipertanyakan. “Sekarang, ada tarik menarik antara kepentingan orang-orang tertentu dalam membuat regulasi.” Keluhnya. “Gue sempat diundang rapat LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif, bagian dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual – red). Ketika gue di sana, kita melihat regulasi apa yang sudah ketuk palu. Gue sampai geleng-geleng kepala.”

Persoalan lagu yang masuk ranah publik (public domain), misalnya. “Harusnya, 75 tahun setelah penulis lagu tersebut meninggal, lagu tersebut masuk public domain.” Jelas David. Artinya, siapapun dapat memanfaatkan hasil karya tersebut tanpa harus mengkhawatirkan hak cipta.
“Lagu karangannya, bukan rekaman lagunya.” Lanjutnya. “Tapi, ternyata hasil rekamannya bisa masuk ranah publik di Indonesia 50 tahun setelah dirilis! Gue kasih tahu ke teman gue, 'Rekaman lo 50 tahun lalu itu sekarang enggak ada artinya!'”

 

----

Pengarsipan musik Indonesia memang belum lama berkembang. Upaya inisiatif mandiri seperti Lokananta Project, Irama Nusantara, hingga Henk Madrotter tak hanya dipermudah oleh Internet dan kebebasan berbagi yang ia wujudkan. Keterbukaan pemerintah, institusi publik, dan seniman-seniman lama terhadap upaya pengarsipan pun mendukung mereka.

Meskipun begitu, jalan yang harus mereka tempuh masih panjang. “Kesadaran pengarsipan belum banyak tumbuh di masyarakat.” Ucap Syaura Qotrunadha. “Untuk berharap lebih dalam lingkup yang lebih luas, saya rasa memang butuh proses dan waktu yang panjang, karena perhatian akan ada karena dibutuhkan.”

“Dengan mengarsipkan musik, lo bisa melihat apa yang sedang terjadi di Indonesia pada saat itu.” Ujar David Tarigan. “Ekspresi seperti apa yang ada, apa yang diobrolin saat itu, isu-isu seperti apa yang mencuat. Sok asyiknya, lo bisa melihat Indonesia di situ.”

“Semua orang yang suka musik pasti sifatnya ingin berbagi,” tutup David, sembari terkekeh. “Kalau lo terbebaskan dengan musik itu, lo pasti mau teman lo terbebaskan juga, kan?”

 


Referensi

Purwoaji, Ayos & Zakaria, Fakhri (2016) “Menyelamatkan Musik Indonesia

Nugraha, Gilang (2016) “Merawat Ingatan Bersama Lokananta Project

Zakaria, Fakhri (2015) “Bukan Sekadar Pembajakan: Catatan Hari Musik Nasional

Asyhad, Moh. (2015) “Sejarah Industri Musik Indonesia: Kaset Menggusur PH

 


Catatan Redaksi

Atas permintaan narasumber, artikel ini direvisi pada tanggal 18 Desember 2016 untuk menyembunyikan nama lengkap salah satu narasumber tulisan. Dengan ini kami meminta maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan narasumber dan pembaca.

Bagikan artikel ini: fbShare tweetShare emailShare

Ikuti perkembangan Gramedia.com di Facebook, Twitter dan Instagram

Komentar (0)

Rekomendasi Bacaan

Artikel Serupa


Ulasan

26 Agustus 2016

Lebih Dekat dengan Koes Plus

Harsya Wahono

Dialog

01 Oktober 2016

Eka Kurniawan Si Pengembara Ransel

Norman Erikson Pasaribu

Dialog

27 September 2016

Membaca adalah Mencatat

Syarafina Vidyadhana



Nama


Isi Komentar